Penulisan Ilmiah Masalah Pokok Ekonomi Modern dan Klasik

Masalah pokok ekonomi modern dan klasik

Priambodo Mandala Putra 

15111575

2KA16

Universitas Gunadarma

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi

Sistem Informasi

Daftar Isi

Latar Belakang……………………………………………………………………………………….        1

Pembahasan

Landasan Teori………………………. …………………………………………………………….        2

Pembahasan………………………………………………………………………………………….        2

Penutup

ØKesimpulan………………………………………………………………………………….        3

ØSaran……………………………………………………………………………………………       4

1.

 Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan bahwa ilmu ekonomi sangat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ilmu pengatahuan menempatkan kedudukannya sejajar dengan ilmu lain. Peranan pemerintah dalam perekonomian negara di bagi menjadi 2, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Dimana pada jangka panjang pemerintah harus menghantarkan masyarakat kepada kemakmuran, kesejahteraan lahir dan batin, serta harus menghadapi masalah jangka panjang seperti masalah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam jangka pendek pemerintah di tuntut untuk selalu dapat membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif/ mendukung semua pihak. Sedangkan dipihak lain masih harus menghadapi masalah-masalah ekonomi jangka pendek yang terkenal dengan istilah ‘tiga penyakit pokok ekonomi. Dan sesungguhnya keberhasilan pemerintah dalam jangka panjang tidak terlepas dari kemampuan menangani masalah-masalah ekonomi jangka pendek ini.

1.2 Rumusan Masalah

1.      Definisi dan metologi ekonomi

2.      Masalah pokok ekonomi modern dan klasik

3.      Sistem Perekonomian

1.3 Tujuan

Agar bisa mengetahui penjelasan dari bagan yang telah di sajikan tersebut. Agar bisa menambah pengetahuan pembaca.

2.

PEMBAHASAN

Definisi Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan (nomos), atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.Teori Ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga dan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari pilihan manusia. Banyak teori yang dipelajari dalam ilmu ekonomi diantaranya adalah teori pasar bebas, teori lingkaran ekonomi, invisible hand, informatic economy, daya tahan ekonomi, merkantilisme, briton woods, dan sebagainya.

Metodologi Ekonomi

Sering disebut sebagai The queen of social sciences, ilmu ekonomi telah mengembangkan serangkaian metode kuantitatif untuk menganalisis fenomena ekonomi. Jan Tinbergen pada masa setelah Perang Dunia II merupakan salah satu pelopor utama ilmu ekonometri, yang mengkombinasikan matematika, statistik, dan teori ekonomi. Kubu lain dari metode kuantitatif dalam ilmu ekonomi adalah model General equilibrium (keseimbangan umum), yang menggunakan konsep aliran uang dalam masyarakat, dari satu agen ekonomi ke agen yang lain. Dua metode kuantitatif ini kemudian berkembang pesat hingga hampir semua makalah ekonomi sekarang menggunakan salah satu dari keduanya dalam analisisnya. Di lain pihak, metode kualitatif juga sama berkembangnya terutama didorong oleh keterbatasan metode kuantitatif dalam menjelaskan perilaku agen yang berubah-ubah.

Masalah ekonomi modern dan masalah ekonomi klasik

1. Permasalahan Ekonomi Modern

a.      Menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi (what to produce), Karena sumber daya terbatas sementara kebutuhan tidak terbatas, maka tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat  dapat diproduksi. Suatu masyarakat ekonomi harus menentukan barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi, barang dan jasa mana yang akan diprioritaskan, barang dan jasa apa yang akan diproduksi kemudian, serta barang dan jasa apa yang tidak dapat diproduksi. Ini merupakan masalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang ada (sumber daya alam, manusia, dan modal) ke dalam berbagai sektor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa.

b.      Menentukan cara barang diproduksi (how to produce)

Metode produksi atau teknologi mana yang akan digunakan ? Di sini, diperlukan penggunaan metode produksi atau teknologi yang paling efisien, artinya yang dapat menghasilkan suatu barang dan jasa dengan pengorbanan (atau biaya) yang paling rendah. Ilmu ekonomi memandang teknologi sebagai faktor penting dalam proses produksi. Namun, masih banyak faktor penting yang harus dipertimbangkan, seperti skala produksi, kemampuan manajerial, iklim, kemampuan finansial, dan sikap mental.

c.      Menentukan untuk siapa barang-barang diproduksi (to whom) ,

Salah ekonomi tentang bagaimana hasil produksi dibagikan adalah masalah tentang keadilan dan pemerataan distribusi. Bagaimana memberi balas jasa atas warga yang bekerja lebih banyak daripada yang lainnya.Masalah distribusi juga terkat dengan pertanyaan bagaimana memberi jaminan kepada sebagian warga yang mendapatkan hasil produksi di dalam ekonomi, sekalipun tidak ikut berproduksi seperti anak-anak sekolah dan orang tua jompo. Keputusan untuk siapa barang dan jasa diproduksi berkaitan erat dengan konsep keadilan masyarakat yang bersangkutan. Bagi masyarakat egaliter, keadilan berarti setiap individu berhak mendapatkan barang dan jasa secara adil dalam jumlah yang sama, tetapi bagi masyarakat utilitarian yang dimaksud dengan  adil adalah pembagian barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masing-masing .

2. Masalah Ekonomi Klasik

Pada tahun 1870 berkembang teori ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. para penganut teori tersebut mengemukakan bahwa permasalahan ekonomi merupakan satu kesatuan proses yang terdiri dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi. kesejahteraan/kemakmuran masyarakat dipengaruhi oleh :

A. Masalah Pokok Ekonomi

Konsumsi,  setiap kebutuhan manusia atau masyarakat didesak oleh kebutuhan-kebutuhan atau keinginannya dalam menentukan jenis barang-barang dan jasa yang hendak digunakan atau dikonsumsi.

Produksi, masalah produksi berkaitan erat dengan produk (barang dan jasa) apa yang akan diproduksi, untuk siapa barang tersebut diproduksi, menggunakan berapa tenaga kerja. Dalam kegiatan produksi, tidak terlepas dari cara penggunaan bahan mentah, peralatan (modal), tenaga kerja, dan teknologi yang menentukan kapasitas produksi atau kemampuan memproduksi barang dan jasa.

Distribusi, msalah distribusi adalah bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen serta saluran distribusi apa yang akan digunakan. misalnya lewat distributor, agen, atau saluran lainnya

Pertumbuhan, masalah pertumbuhan ekonomi menyangkut bertambahnya pendapatan nasional, di antaranya bertambahnya pendapatan/ masyarakat. Pertumbuhan juga berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia. Pokok masalahnya adalah bagaimana kehidupan ekonomi berjalan terus menerus dengan sumber daya alam yang semakin berkurang, sementara pertambahan penduduk dan kebutuhan masyarakat terus meningkat.

B. Masalah Ekonomi Lokal Dan Masalah Ekonomi Global

a. Masalah Ekonomi Lokal

Masalah ekonomi dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang yang dianalisis berdasarkan pendekatan letak geografis, menimbulkan konsep ekonomi regional (regional econimics) atau ekonomi lokal yang menyelidiki tata ruang sumber-sumber yang langka serta hubungannya dengan pengaruh terhadap lokasi berbagai macam usaha kegiatan baik ekonomi maupun social. Ilmu ekonomi ini berguna karena dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan dan manfaat dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi lokal atau dapat dikelompokkan menjadi dua permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi

Masalah ini berhubungan dengan bagaimana mengatur perekonomian dari waktu ke waktu (bulan, triwulan, semester, dan tahun). Ada tiga permasalahan yang sering muncul, yaitu:

Inflasi berhubungan dengan masalah kestabilan harga- harga barang dan jasa.

Pengangguran atau kesempatan kerja.

Ketidakstabilan neraca pembayaran suatu Negara.

2.Masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan ekonomi

Masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan ekonomi yaitu bagaimana mengendalikan perekonomian supaya terjadi keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Masalah jangka panjang juga mengatur untuk dapat menghindari masaJah ekonomi tersebut dalam waktu yang lebih panjang (lima tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun, dan seterusnya)

Masalah ekonomi jangka pendek, misalnya inflasi atau kenaikan tingkat harga umum secara terus menerus, sebagai akibat keadaan jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan dengan mengatur jumlah barang, dapat diatasi dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Mengurangi jumlah uang yang beredar dapat dilakukan dengan menaikkan tingkat suku bunga bank, dengan harapan orang yang meminjam berkurang dan yang menabung meningkat, sehingga jumlah uang yang beredar berkurang. Disamping itu, juga dapat ditempuh dengan cara pemerintah menjual surat- surat berharga, misalnya setifikat Bank Indonesia, kepada masyarakat dengan harapan uang yang beredar di masyarakat dapat di tarik oleh bank. Untuk mengatasi inflasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Kebijakan uang ketat (tight money policy) contoh: Politik diskonto (menaikkan dan menurunkan tingkat bunga), pasar terbuka (kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menjual surat- surat berharga berupa SBI), meningkatkan kas rasio yaitu perbandingan antara modal dengan dana pinjaman, kredit selektif (kebijaksanaan bank sentral untuk memperketat pemberian kredit).

Kebijakan fiskal yaitu menentukan tarif pajak yang tingi dengan harapan pajak yang ditarik pemerintah banyak, sehingga uang yang beredar sedikit. Dapat pula dengan anggaran surplus yaitu penerimaan pemerintah lebih banyak dibandingkan pengeluarannya

Kebijaksanaan bidang produksi yaitu dengan cara mempertinggi jumlah produksi, membeli subsidi kepada produse, sehingga produksi lebih produktif untuk menghasilkan jumlah produksi lebih banyak. Pemerintah dapat pula mendorong pengusaha untuk menanamkan modalnya (invenstasi) baru.

Kebijaksanaan perdagangan interaksional yaitu dengan cara menurunkan biaya impor, dengan harapan barang dan jasa yang beredar di masyarakat dalam negeri melimpah.

Kebijaksanaan bidang harga yaitu kebijaksanaan pemerintah dalam menetapkan harga maksimum bagi barang dan jasa.

Ketidakstabilan neraca pembayaran atau difisit surplus neraca pembayaran merupakan masalah ekonomi suatu Negara. Pengertian neraca pembayaran adalah catatan transaksi- transaksi internasional.

Defisit neraca pembayaran tidak berarti buruk dalam jangka pendek sebab, hal ini merupakan kondisi aliran modal ke luar lebih banyak dibandingkan modal yang masuk. Masalah ini dapat diselesaikan dengan meningkatkan penerimaan ekspor yang lebih besar dibandingkan kewajiban membayar impor, akan tetapi dalam jangka panjang merupakan masalah. Begitu pula sebaliknya, apabila neraca pembayaran surplus berkepanjangan tidak baik, neraca pembayaran akan baik apabiia dibeianjakan. Devisa yang terakumulasi hanya akan mendorong tingkat harga umum naik.

b. Masalah Ekonomi Global

Akhir- akhir ini mungkin kalian sering mendengar kata global atau globalisasi. Secara sederhana, kata globalisasi mengandung pengertian menyatunya negara- negara di dunia menjadi negara yang sangat besar. Globalisasi terjadi akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan sarana transportasi, sehingga batas- batas negar menjadi kurang berarti secara ekonomi. Pengaruh globalisasi dapat kalian rasakan dari segi budaya musik yang didengarkan remaja Singapura, Jepang. Amerika, bahakan negara-negar di Afrika. Begitu pula jenis mode pakaian, dan makanan yang hampir sama di berbagai negara. Masalah ini dialami pula di bidang ekonomi, yang dikenal dengan globalisasi ekonomi; mengandung pengertian semakin menyatunya kegiatan ekonomi antara negara di dunia. Berbagai contoh dapat kalian lihat terciptanya globalisasi ekonomi. diantaranya sebagai berikut.

- Bidang Produksi

Dewasa ini kalian akan sering mengalami kesulitan dalam menentukan dimana produk tersebut dibuat. Misalnya untuk produk pakaian yang dibuat di Perancis, kapasnya dari Cina, kainnya dibuat di Indonesia, kancingnya dari Itali, benangnya dari Amerika, dirancang dan dibuat di Perancis. Dengan keadaan seperti itu, dapatkah produk tersebut buatan Perancis?

Masalah serupa dapat kalian temukan pada industri- industri mobil, elektronik, computer, pesawat terbang, dan sebagainya. Hal itu terjadi karena sangat jarang suatu negara yang dapat memproduksi suatu barang dari hulu sampai hilir. Di samping itu, penggunaan bahan dari negara lain juga dilakukan dengan alas an efisiensi; apabila salah satu bahan diproduksi sendiri biayanya terlalu mahal.

- Bidang Tenaga Kerja

Mungkin kalian sering mendengar bahwa di Jakarta banyak terdapat orang asing bekerja pada suatu kantor atau banyak tenaga i kerja kita yang bekerja di luar negeri. Hal ini dapat saja terjadi, dan sekarang menjadi wajar, karena siapa pun apabial ada kesempatan dan memenuhi syarat maka ia dapat bekerja dimana pun. Misalnya sebuah perusahaan di Indonesia memperkerjakan orang Philipina karena kemampuannya berbahasa Inggris, atau memperkerjakan orang Jepang karena etos kerjanya yang tinggi.

- Bidang modal

Globalisasi ekonomi memudahkan pengusaha mendapatkan modal untuk memperluas perusahaannya. Misalnya perusahaan tambak ikan di Indonesia memerlukan modal untuk memperluas tambaknya, dapat saja meminjam modal dari Hongkong, karena tingkat bunga di Indonesia dianggap terlalu mahal.

Masalah ekonomi global semakin kompleks seiring dengan dorongan perdagangan bebas. Negara berkembangan semakin ketinggalan dalam banyak hal; misalnya masuknya barang- barang negara maju mudah (tanpa proteksi), akan menimbulkan ketergantungan, kualitas sumber daya manusia yang ketinggalan, produk- produk dalam negeri yang tidak laku karena kualitas, dan harga produk luar yang lebih baik.

Bagaimana akibat dari masalah ekonomi global dan perdagangan bebas itu terhadap masalah ekonomi nasional? Jawabannya dapat beraneka ragam. Salah satunya adalah pereknomonian nasional kalah dalam bersaing. Oleh karena itu, agar tidak ketinggalan, harus memenangkan persaingan. Ada tiga cara untuk memenangkan persaingan yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi yaitu dengan cara melakukan penghematan di segala bidangdan sector kegiatan ekonomi; misalnya menghilangkan biaya yang tidak perlu (efisiensi ekonomis), dan pengalokasian sumber daya yang terbaik (efisiensi teknis)

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu meningkatkan kemampuan. keterampilan, etos kerja yang tinggi, ulet. dan tidak mudah menyerah. Berbagai cara dapat dilakukan. seperti melalui pendidikan. pemagangan, latihan kerja. dan lain- lain.

3. Mengadakan progam penelitian dan pengembangan (research and development) atau litbang. Dengan tujuan untuk: perbaikan, penyesuaian ide- ide serta pengembangan yang berakhir dengan suatu produk yan lebih bermanfaat. Penelitian dan pengembangan berkaitan erat dengan penemuan (invention) yang mencakup penemuan metode- metode baru, teknik- teknik produksi baru, dan produk- produk baru, serta pembahanian (innovation) yaitu membawa penemuan baru ke masyarakat (pasar). Perekonomian yang efisien akan mampu memproduksi barang dengan kualitas yang tinggi dana harga yang murah, sedangkan sumberdaya yang berkualitas dan penelitian yang baik akan memungkinkan perekonomian untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan kemungkinan lebih murah.

Masalah Ekonomi Bagi Konsumen

Kebutuhan hidup manusia itu banyak sekali dan beraneka ragam, sedangkan barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Kenyataan inilah yang menjadi inti masalah ekonomi. Masalah ekonomi dihadapi oleh umat manusia, apakah mereka sebagai perseorangan, keluarga, perusahaan, atau negara.

Pokok persoalannya adalah: bagaimanakah dengan sumber-sumber yang terbatas, manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam.

Sistem perekonomian

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

4.Kesimpulan

Dilihat dari segi modern atau klasik, ekonomi selalu bermuncul masalah masalah baru. Karena permintaan manusia yang tak pernah puas dalam memenuhi kebutuhan eknomi.

5. Saran

Kebijakan dari sendiri harus ditanamkan kesederhaan dalam hidup. Karena permaslah ekonomi tak akan ada habisnya.

Masalah Ekonomi di Indonesia

Masalah Ekonomi di Indonesia

Masalah Ekonomi di Indonesia Siapa sih yang tidak tahu bahwa negara kita, Indonesia ini adalah termasuk negara yang kaya? Terutama kaya akan sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara lain. Tapi sayangnya pemanfaatan sumber daya alam Indonesia belum maksimal. Parahnya lagi adalah orang asing yang berhasil mengeruk kekayaan alam kita. Itu baru satu contoh permasalahan ekonomi Indonesia yang muncul kepermukaan. Tidak hanya itu, masih ada beberapa permasalahan lagi yang membuat ekonomi Indonesia agak lambat untuk berkembang.

     1.Tingginya Jumlah Pengangguran.

Dari tahun ke tahun, masalah jumlah pengangguran di Indonesia kian bertambah. Belum ada solusi yang jitu untuk mengatasi tingginya angka pengangguran sampai saat ini. Pengadaan lapangan kerja saja dirasa tidak cukup untuk menekan angka pengangguran di negara kita.

   2.Tingginya Biaya Produksi

Sudah menjadi rahasia umum di dunia industri di negara kita ini bahwa selain biaya produksi cukup tinggi belum lagi ditambah dengan biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Namun karena faktor keamanan di negara kita masih sangat minim dan ketidakmampuan pemerintah untuk mendukung dan melindungi sektor industri, akibatnya terdapat banyak pungutan-pungutan liar yang bahkan akhir-akhir ini dilakukan dengan terang-terangan.

      Hal ini yang juga akhirnya menjadikan biaya produksi semakin meningkat. Parahnya lagi, belum ada solusi pasti untuk masalah  ini. Bahkan beberapa industri yang dinilai cukup bagus akhirnya bangkrut dan lebih memilih untuk beralih menjadi importir yang hanya cukup menyediakan gudang dan beberapa pekerja saja dibanding dengan mendirikan sebuah industri baru. Ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah untuk mengatasi masalah ini dan masalah ekonomi di indonesia lainnya.

sistem EKONOMI INDONESIA yang sebenarnya .

Sistem Ekonomi Indonesia

               Sistem ekonomi bisa diartikan sebagai suatu sistem yang digunakan oleh suatu negara yang bertujuan  untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki kepada individu maupun organisasi yang terdapat di negara tersebut. Berarti, sistem ekonomi Indonesia adalah suatu sistem yang digunakan oleh negara kita yang tujuannya untuk mengalokasikan berbagai sumber daya yang negara kita miliki kepada setiap warga negara Indonesia.

Walaupun secara keseluruhan sistem ekonomi memiliki berbagai macam jenis dan turunannya, secara umum suatu sistem ekonomi memiliki 3 macam jenis yakni sistem ekonomi kapitalis, Sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran.

Sistem ekonomi sosialis bercirikan wewenang serta campur tangan negara yang besar terhadap perekonomian, sementara sistem ekonomi kapitalis bercirikan wewenang swasta dan masyarakat yang bebas bersaing dalam memperoleh keuntungan dan campur tangan pemerintah sangat minim, sementara sistem ekonomi campuran adalah paduan dari kedua sistem ekonomi tersebut dan merupakan sistem ekonomi Indonesia.

sumber :

obrolanekonomi.blogspot.com

iiskhanafi.blogspot.com

Tujuan Ekonomi

Tujuan Ekonomi

Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)[sunting]

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

Inflasi yang sangat tinggi

Disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada saat itu diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sebesar 4 milyar. Dari jumlah tersebut, yang beredar di Jawa saja, diperkirakan sebesar 1,6 milyar. Jumlah itu kemudian bertambah ketika pasukan Sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank.

Dari bank-bank itu Sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 milyar untuk keperluan operasi mereka. Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat inflasi ini adalah petani. Hal itu disebabkan pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata-uang Jepang. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

Pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki Sekutu. Uang NICA ini dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memproses tindakan tersebut. Karena hal itu berarti pihak Sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati, yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru.

Oleh karena itulah pada bulan Oktober 1946 Pemerintah RI, juga melakukan hal yang sama yaitu mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang. Untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946. Bank Negara ini semula adalah Yayasan Pusat Bank yang didirikan pada bulan Juli 1946 dan dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank negara ini bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing.

Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.

Blokade laut ini dimulai pada bulan November 1945 ini, menutup pintu keluar-masuk perdagangan RI. Adapun alasan pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah:

Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia;

Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya;

Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang bukan Indonesia.

Kas negara kosong.

Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Tanah pertanian rusak

Tenaga kerja dijadikan romusha

Tanah pertanian ditanami tanaman keras

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India seberat 500000 ton, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

Konferensi ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947

Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 yaitu mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

Pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planing Board (badan perancang ekonomi yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai tiga tahun). Kemudian IJ Kasimo sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan, yang isinya

Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul

Pencegahan penyembelihan hewan pertanian

Penanaman kembali tanah kosong

Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 1-15 tahun.

Demokrasi Terpimpin[sunting]

Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.

Gunting Syafruddin[sunting]

Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.

Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng[sunting]

Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah:

Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.

Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.

Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :

Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.

Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.

Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.

Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.

Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.

Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Dampaknya adalah program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

Nasionalisasi De Javasche Bank[sunting]

Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.

Sistem Ekonomi Ali-Baba[sunting]

Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (menteri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah:

Untuk memajukan pengusaha pribumi.

Agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi nasional.

Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.

Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina. Dengan pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab:

Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.

Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.

Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.

Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)[sunting]

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi:

Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.

Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.

Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Dampaknya adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)[sunting]

Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.

Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.

RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :

Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.

Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.

Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

Musyawarah Nasional Pembangunan[sunting]

Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena:

Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.

Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.

Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.

Hal ini membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia. Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.

Orde Baru[sunting]

Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing.

Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.

Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998.

Pasca Suharto[sunting]

Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.

Pada 2010 Ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh pesat. PDB bisa dipastikan melebihin Rp 6300 Trilyun [8] meningkat lebih dari 100 kali lipat dibanding PDB tahun 1980. Setelah India dan China, Indonesia adalah negara dengan ekonomi yang tumbuh paling cepat di antara 20 negara anggota Industri ekonomi terbesar didunia G20.

Ini adalah tabel PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia dari tahun ke tahun[9] oleh IMF dalam juta rupiah.

Tahun            PDB   

1980   60,143.191

1985   112,969.792

1990   233,013.290

1995   502,249.558

2000   1,389,769.700

2005   2,678,664.096

2010   6,422,918.230

Kajian Pengeluaran Publik[sunting]

Sejak krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990-an, yang memiliki andil atas jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang dan subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam.

Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui "perubahan besar" desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama pentingnya, pada tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun terdapat risiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang berani untuk memotong subsidi minyak.

Keputusan tersebut memberikan US$10 miliar [1] tambahan untuk pengeluaran bagi program pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 tambahan US$5 miliar [2] telah tersedia berkat kombinasi dari peningkatan pendapatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil secara keseluruhan dan penurunan pembayaran utang, sisa dari krisis ekonomi. Ini berarti pada tahun 2006 pemerintah mempunyai US$15 miliar [3] ekstra untuk dibelanjakan pada program pembangunan. Negara ini belum mengalami 'ruang fiskal' yang demikian besar sejak peningkatan pendapatan yang dialami ketika terjadi lonjakan minyak pada pertengahan tahun 1970an. Akan tetapi, perbedaan yang utama adalah peningkatan pendapatan yang besar dari minyak tahun 1970-an semata-mata hanya merupakan keberuntungan keuangan yang tak terduga. Sebaliknya, ruang fiskal saat ini tercapai sebagai hasil langsung dari keputusan kebijakan pemerintah yang hati hati dan tepat.

Walaupun demikian, sementara Indonesia telah mendapatkan kemajuan yang luar biasa dalam menyediakan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, dan situasi ini dipersiapkan untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap merupakan beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US$ 10 miliar [4] dari belanja pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15 persen dari anggaran total.

Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen [5] dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD.

Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.

Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen [6] dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen [7] dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001[8] - sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB [9]. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB [10]. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006 [11], menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.

Referensi[sunting]

^ http://www.antaranews.com/en/news/85415/indonesias-economy-grows-617-pct-in-3rd-quarter

^ "Global Peace Index 2008 for Indonesia". Global Peace Index. Diakses 2009-03-25.[pranala nonaktif]

^ "Doing Business in Indonesia 2012". World Bank. Diakses 2011-11-21.

^ a b "Federation of International Trade Associations : Indonesia profile". Fita.org. Diakses 2011-08-29.

^ "Sovereigns rating list". Standard & Poor's. Diakses 26 May 2011.

^ a b c Rogers, Simon; Sedghi, Ami (15 April 2011). "How Fitch, Moody's and S&P rate each country's credit rating". The Guardian. Diakses 31 May 2011.

^ http://www.antaranews.com/en/news/85476/ris-forex-reserves-up-013-bln-in-october

^ http://www.antaranews.com/berita/1273491621/bps-pdb-2010-minimal-rp6300-triliun

^ Edit/Review Countries